Medan Butuh Pemimpin Pembangkit Ekonomi dan Politik Perempuan  

Kebangkitan ekonomi dan politik perempuan menjadi sebuah keharusan untuk mendongkrak kualitas dan taraf hidup masyarakat seutuhnya. Sebab, mayoritas penduduk Sumut umumnya dan kota Medan khususnya adalah perempuan. Hal ini ditegaskan Kordinator Jaringan Aktivis dan Pendukung Penguatan Perempuan (JARAK) Sumut, Sarma Hutajulu, pada diskusi publik bertajuk “Membangun Komitmen dan Strategi Penguatan Perempuan Secara Ekonomi dan Politik” di Wisma USU, Jumat (21/5). Dalam diskusi yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, Sarma juga memaparkan adanya logika sosial bahwa  kebutuhan ekonomi dan politik perempuan mewakili kebutuhan dasar masyarakat luas dan sangat berpengaruh kepada penegakan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Kebangkitan perempuan harus dimulai dari ekonomi dan politiknya. Karena itu, memilih kepemimpinan perempuan menjadi sangat masuk akal untuk mengawal pemenuhan kebutuhan dasar perempuan di kedua bidang itu,” ujarnya.Hal senada juga dikatakan Veriyanto Sihotang dari Aliansi Sumut Bersatu yang ikut tergabung dalam JARAK Perempuan Sumut. Menurut Veriyanto, kebutuhan politik dan ekonomi perempuan sangat diabaikan. Bahwa dalam hal kesehatan, pendidikan, dan hukum, perempuan memiliki kasus berbeda dari laki-laki.

Misalnya, diskriminasi mengecap pendidikan, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang memadai, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang adil dan berbasis konseling terhadap korban, termasuk masalah lingkungan hidup, inilah kebutuhan perempuan yang masih sering dipinggirkan oleh pemimpin laki-laki. Kasus dan kebutuhan perempuan dipandang sebagai hal yang sepele, padahal tanpa kualitas hidup perempuan yang baik, maka kualitas masyarakat akan terpengaruh sangat besar.  

Pemimpin Perempuan

Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah elemen LSM dan akademisi Sumut ini juga membahas tentang Pemilukada di 9 kabupaten/kota di Sumut. Menurut Mutia Fadilla, yang juga anggota JARAK Perempuan Sumut, berbicara tentang kebijakan publik dan kebutuhan perempuan, pasti tidak terlepas dari hadirnya sosok kepemimpinan yang paham dan berpihak kepada perempuan. Pemilukada kota Medan putaran kedua 16 Juni 2010 ini, hanya ada satu pasangan dengan calon walikota perempuan. JARAK Perempuan Sumut dengan komitmen mengusung kepemimpinan perempuan mendorong agar calon walikota dan calon wakil walikota bisa menerapkan kebijakan yang berbasis gender untuk kesejahteraan rakyat.

“Komitmen pemimpin ini penting untuk ditegaskan di hadapan masyarakat kota Medan untuk dijadikan pegangan ketika akan dipilih dan terpilih nanti. Dan kita melihat bahwa kepemimpinan perempuan pasti akan menjawab semua kebutuhan politik dan ekonomi perempuan melalui kebijakan atau program yang berbasis gender dan berkeadilan sosial,” tukasnya. (*)