Perdagangan Bebas dan Dampaknya Bagi Perempuan 

       Bagi masyarakat pedesaan, istilah pasar atau perdagangan bebas mungkin masih menjadi hal yang jauh dari perbincangan sehari-hari. Namun, cepat atau lambat dampaknya pasti akan dirasakan juga. Perdagangan bebas justru sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi pemasok berbagai hasil pertanian yang dijual kepada masyarakat perkotaan dan bahkan untuk ekspor ke luar negeri.         

Tentu saja perihal perdagangan bebas harus menjadi perbincangan masyarakat desa karena ini menyangkut kepentingan dan peran mereka dalam perdagangan nasional. Pertanyaannya adalah, adakah negara melakukan pendidikan dan pelatihan terkait menghadapi perdagangan bebas ini? Dalam arti, apakah efektif dan mengena pada penguatan masyarakat untuk ikut berperan dalam perdagangan tersebut.          

PESADA melihat bahwa upaya menguatkan para petani atau masyarakat desa, khususnya perempuan, melalui pemahaman yang tepat soal perdagangan bebas menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Untuk itu, sebuah diskusi digelar di PUSDIPPRA PESADA Sidikalang bagi sekira 220 anggota dan pengurus Credit Union (CU) Besar Pesada Perempuan untuk wilayah Pakpak Bharat, Dairi, dan Humbahas. Diskusi ini berlangsung sejalan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) CUB Pesada Perempuan pada 22-23 Februari 2010 kemarin.         

Diskusi ini difasilitatori oleh Dina Lumban Tobing, dengan menghadirkan pembicara Veronica Saraswaty Shinta seorang peneliti tentang bisnis internasional dari Jakarta. Ia menyampaikan seluk beluk perdagangan bebas, dampak dan solusi menghadapinya.  Diskusi bersama ini cukup mengundang antusiasme peserta dalam memposisikan perdagangan bebas adalah tantangan yang harus dihadapi dengan kekuatan bersama.          

Munculnya pengusaha-pengusaha asing dan bermodal besar, menjadi ancaman bagi pengusaha lokal dengan modal tidak besar. Kekayaan alam akan dikeruk sebanyak-banyaknya, tanpa ada pengawasan dari pemerintah seperti yang dilakukan selama ini. Karena dalam perdagangan bebas, peran pengawasan pemerintah menjadi sangat terbatas. Persaingan tidak sehat antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing, hanya akan membuat posisi masyarakat dengan ekonomi lemah semakin terpuruk. Barang-barang menjadi mahal, sumber-sumber penghasilan dari alam akan berkurang karena dikuasai pengusaha bermodal besar.          

Hal inilah yang dibahas lebih jauh dalam Pelatihan Feminis Muda tahap kedua, yakni tentang relasi kekuasaan berdasarkan agama dan adat. Kedua hal tersebut dipandang berpengaruh kuat, apakah melemahkan perempuan atau menguatkan. Diskusi bersama sejumlah narasumber, seperti perempuan tokoh adat Mamat Munthe, teolog Kristen Ana Marsiana, dan dosen IAIN Medan Azhari Akmal Tarigan, sangat membuka pemikiran dan mencerahkan pengetahuan peserta. Acara berlangsung selama 3 hari, 10-12 Maret 2010 di PUSDIPPRA PESADA Sidikalang.

         Tahun 2010 tepat 100 tahun perayaan Hari Internasional Perempuan dirayakan di seluruh dunia, termasuk di Sumatra Utara. JARAK Perempuan Sumut bersama PESAD, HAPSARI, KPI Wilayah Sumut serta seluruh partisipannya yang berjumlah 192 perempuan dan 15 laki-laki merayakannya di Hotel ASEAN Medan dengan tema “Kepemimpinan Perempuan adalah Keharusan untuk Keadilan Bagi Perempuan dan Rakyat”.

Tema ini dipilih berdasarkan kenyataan mengenai tingginya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Sepanjang 2009, sebanyak 81 orang atau 42% perempuan mengalami kekerasan seksual dan 17 mengalami KDRT berdasarkan berita di koran lokal. Sementara data WCC Sinceritas menunjukkan data sebaliknya dimana KDRT merupakan masalah terbesar yang dihadapi perempuan yaitu 61 kasus dari 100 kasus yang ditangani (61%) diiukuti dengan pelecehan seksual sebanyak 20 kasus. Yang paling mengguncang Sumut adalah terungkapnya kasus pelecehan di sebuah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah lembaga agama.

Acara peringatan diisi dengan diskusi kelompok dan pada sore harinya melakukan aksi damai di Bundaran Majestyk Medan Jalan Gatot Subroto. Puluhan spanduk dan poster digelar untuk menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan dan dukungan terhadap perempuan calon pemimpin publik. Para aktivis perempuan dan pendukung penguatan perempuan mencermati betapa sulitnya mengungkap KDRT, seperti juga kesulitan mengungkap pelecehan di lembaga agama. Isu internal maupun privat telah digunakan sebagai isu perlindungan dan kerahasiaan, tetapi pada dasarnya adalah tameng untuk melawan keadilan yang dapat mengabaikan perlindungan yang seharusnya kepada para korban perempuan.

Sementara itu kepemimpinan perempuan mash terus dipertanyakan dan disorot jauh lebih tajam hanya oleh karena gendernya. Sebanyak 3 orang perempuan akan duduk sebagai calon Kepala Daerah turut hadir, yaitu :  1) Nelly armayanti SP,MSP dan 2) Ir Nurlisa Ginting MSc (keduanya calon wakil walikota Medan). 3) Ren Tiares Manik (Calon Wakil Bupati Pakpak Bharat), didukung sepenuhnya oleh JARAK Sumut. Jumlah ini adalah sekitar 9 calon perempuan yang saat ini diidentifikasi (calon lainnya tidak hadir : 1. Siti Aminah Perangin-angin SE (Calon Bupati Karo), 2. dr Ria Telaumbanua dan Rupinawaty Aruan (dari Siantar), 4. Dinar Boangmanalu  (Pakpak Bharat), 5. Hj Adlina (Labuhan Batu), 6. Helmiyati (Asahan).  

Peserta berkesimpulan bahwa didukungnya dan terpilihnya perempuan di PILKADA diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan perempuan atas keadilan, dalam arti bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan politik. Semua isu ini, yakni Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perempuan di dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, merupakan dua isu penting dari 12 isu Deklarasi Beijing, yang pada bulan ini sedang dibahas kembali di Perserikatan Bangsa-bangsa. Hasil lengkap dari 12 isu ini akan merupakan paket masukan dan kontrak politik bagi para calon kepala daerah di seluruh Sumut.

Oleh karena itu JARAK Perempuan Sumut dan seluruh institusi serta perseorangan yang menjadi partisipannya menghimbau agar :

1. Segala bentuk pelecehan seksual diselesaikan secara hukum maupun aturan-aturan yang ada di dalam lembaga untuk menimbulkan efek jera atau perubahan perilaku, khususnya dibutuhkan perubahan radikal di dalam lembaga-lembaga dimana peristiwa ini berlaku (pendidikan dan agama), sehingga kasus sejenis tidak berulang. .      

2. Institusi perkawinan dikembalikan harkatnya sebagai institusi yang mulia dan monogamis yang sah, yang bebas dari segala bentuk kekerasan khususnya Kekerasan Terhadap Istri atau KDRT..      

3. Para pemimpin di Sumut khususnya para calon yang sedang dlam proses pemilihan di PILKADA, agar secara kritis memahami kebutuhan dan kepentingan perempuan, khususnya dalam berbagai isu sebagaimana termuat dalam Landasan Aksi Deklarasi Beijing, yang antara lain menyangkut : Kekerasan Terhadap Perempuan, Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, dan Mekanisme Kelembagaan yang dapat mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki. .      

4. Masyarakat secara kritis memilih pemimpin yang bebas dari segala bentuk perilaku tidak adil khususnya dalam konteks ketidakadilan gender, korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan memilih perempuan. (DL) 

1.    Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 2.    Kekerasan Terhadap Perempuan/KTP 

 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani Sinceritas (Medan-Nias-Sidikalang) Tahun 2007-2009

   1.    Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

2.    Kekerasan Terhadap Perempuan   

 3.    Kekerasan Dalam Pacaran   

Berdasarkan kliping Koran per Desember 2009 :Pencabulan (KTA) 36 kasus, pembunuhan 26 kasus, pemerkosaan 23 kasus, KDRT 21 kasus.